Dalam Rakorda dibicarakan beberapa hal yang menyangkut Kebijakan pada bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang serta hasil Inventarisasi dan Penilaian tahun 2010, dilanjutkan dengan penyusunan rencana target Piutang Negara dan Lelang tahun 2010. Serta rencana pelaksanaan rekonsiliasi SIMAKBMN tingkat Kanwil yang akan dikoordinir oleh Bidang PKN dan rencana penertiban aset ABMA/C dengan pembentukan Tim Asistensi Daerah.
Adapun butir-butir Rakorda tersebut antara lain :
A. Di bidang Penilaian
1. Target penyelesaian penertiban BMN Kanwil IV DJKN sebanyak 1078 satker, dalam perkembangan kegiatan jumlah satker meningkat terutama pada (satker) DK/TP, sehingga SE-04 sampai saat ini berjumlah 1.131 satker.
2. Sesuai hasil pertemuan koordinator penertiban BMN di Jakarta bulan Nopember dan Desember 2009, dinyatakan selurh hasil IP sudah dilaksanakan 100%, namun Berita Acara SE-04/2008 dan SE-04/2009 belum seluruhnya disampaikan ke Kantor Pusat DJKN.
3. Berdasarkan SE-13/2009 tanggal 8 Mei 2009, data satker/subsatker pada satker Dephan/Kodam II-Sriwijaya untuk wilayah kerja Kanwil IV DJKN terdapat 56 satker, sampai saat ini telah 44 satker telah dapat diselesaikan BA-IP SE-04/2008 sisanya masih menunggu penyelesaian sau-satker pada beberapa satker TNI/ Kodam II.
4. Selanjutnya, Koordinator wilayah akan melakukan koordinasi dengan Kodam-II/Sriwijaya guna percepatan penyelesaian penertiban BMN di Wilayah kerja Kodam-II yang berada dalam lingkungan Kanwil IV DJKN.
5. Pelaksanaan Inventarisasi dan penilaian LPP TVRI Palembang dimulai tanggal 1-11 Desember 2009, dilanjutkan dengan rapat pembahasan percepatan penyelesaian kegiatan tersebut pada tanggal 9-11 Desember 2009 di Jayakarta Hotel, Palembang.
6. Pelaksanaan koreksi hasil kegiatan dilakukan pada tanggal 21-22 Januari 2010 di LPP TVRI Palembang, adapun pelaksanaan IP LPP TVRI adalah dari nilai perolehan sebesar Rp. 47,78 milyar menjadi nilai wajar sebesar Rp. 180,80 milyar.
7. Pelaksanaan IP LPP TVRI Jambi telah diselesaikan dengan penandatangan BA-402/WKN.04/KNL.01/2009 tanggal 14 Desember 2009, hasil inventarisasi dan penilaian LPP TVRI Jambi. Adapun hasil pelaksanaan IP LPP TVRI adalah dari nilai perolehan sebesar Rp. 16,99 milyar menjadi nilai wajar sebesar Rp. 18,97 milyar.
B. Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
1. Dari 87 objek TAD 82 Objek telah dilakukan survey sedangkan 1 objek di Kabupaten Bungo dan 4 objek di Kabupaten Kerinci belum dilakukan survey.
2. Pemanfaatan BMN yang meliputi pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, pemindahtangan, dan tukar menukar dengan total permohonan 189; 65 mendapat persetujuan, 10 ditolak dan 27 diteruskan.
3. Aset PPA di wilayah Kanwil IV Palembang berjumlah 38 bidang tanah dan 19 bangunan tersebar di Palembang, OKI, OKU, MUBA dan Jambi. Terhadap yang berlokasi di OKI, OKU, MUBA dan Jambi direncanakan akan dilakukan peninjauan lapangan pada tahun 2010.
C. Di bidang Hukum dan Informasi
1. Total BKPN outstanding di wilayah Kanwil IV Palembang berjumlah 7.537 BKPN dengan nilai Rp585.261.840.000,- dan US$23.966,60
2. PNDS di wilayah Kanwil IV Palembang s.d. Semester II tahun 2009 Rp 15.982.590.000 dari target Rp 18.205.840.000,-
3. BKPN yang ditarik sampai dengan Bulan Desember 2009 sejumlah 50 BKPN dengan nilai Rp 6.584.690.000,-
4. Realisasi BIAD Rp1.081.870.000,- dan Administrasi PPN 1.136 surat.
5. Perkara yang ditangani di wilayah Kanwil IV Palembang berjumlah 35 buah
6. Setiap perkara baru agar dibuatkan resume, setelah rakorda ini akan dirumuskan format resume oleh kanwil
D. Di bidang Piutang Negara
1. Strategi Pengurusan Piutang tahun 2010:
a. Penataan BKPN
b. Maping BKPN
c. Koordinasi dengan kreditur dan instansi terkait
d. Penjadwalan frekuensi lelang per triwulan
e. Penerbitan produk hokum: SP, Sita, SPPBS, PSBDT
f. Agar permasalahan yang signifikan melibatkan kanwil
2. Target PNDS Kanwil IV DJKN Palembang tahun 2010 Rp13.157.400.000,- dan BIAD Rp1.157.580.000,-
E. Di bidang Lelang
1. Realisasi pokok lelang Rp81.348.926.619,- hasil bersih lelang Rp79.858.637.495,-dan bea lelang Rp723.693.046,-
2. Jumlah realisasi Risalah Lelang 532 terdiri dari 330 Risalah lelang laku dan 202 Risalah Lelang TAP
3. Frekuensi lelang dihitung berdasarkan nomor risalah lelang yang dihasilkan
4. Target Penetapan Bidang Lelang:
Jumlah frekuensi 346 pokok lelang 30.900.000.000 bea lelang 560.000.000
F. Di Sekretariat
1. Sesuai surat sekretaris Dirjen, Sertifikasi yang sudah dikeluarkan oleh BAPPENAS /L2 yang dikeluarkan sebelum 1 Januari 2009 akan diperpanjang sampai 31 Desember 2010
2. Sesuai dengan surat Sekretaris Dirjen ada perubahan nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan
3. Permasalahan sekretariat:
Masalah laporan penghematan anggaran, setiap bulan dimonitor kantor pusat, masih banyak KPKNL yang terlambat menyampaikan laporan ke Kanwil, harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Rencana 2010:
a) Sosialisasi tata naskah persuratan
b) Dalam penyampaian laporan agar disampaikan lebih dahulu melalui fax
Tidak ada komentar:
Posting Komentar