APBN Diarahkan Menangani Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah siap mempercepat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 dengan DPR. Rancangan APBN tahun depan masih diarahkan menangani dampak krisis, antara lain memperluas optimasi anggaran hingga ke tingkat daerah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal itu saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/7). Sidang paripurna pertama sejak masa kampanye pemilu presiden ini dengan agenda tunggal pembahasan rancangan APBN 2010.

Penyampaian nota keuangan dan pengantar rancangan APBN oleh Presiden kepada DPR yang biasanya pada 16 Agustus diperkirakan dimajukan menjadi 3 Agustus. ”Transisi parlemen kita lebih cepat dari transisi pemerintahan. Karena itu, pembahasan rancangan APBN juga lebih awal,” ujar Presiden Yudhoyono.

Pada pengantar sidang, Presiden kembali mengingatkan, tujuh langkah prioritas penanganan krisis tetap menjadi fokus perhatian dalam penyusunan APBN mendatang.

”Pertama kita mengelola kemungkinan pengangguran akibat krisis tahun 2009-2010 ini. Yang terjadi ternyata jauh di bawah dari angka yang dicemaskan dulu. Disebut-sebut karena krisis 1,5 juta orang akan menganggur, yang terjadi kurang dari 60.000 orang,” kata Presiden.

Enam langkah prioritas lain adalah menjaga sektor riil, inflasi, daya beli, proteksi rakyat miskin, kecukupan pangan dan energi, serta pemeliharaan momentum pertumbuhan.

Presiden juga mengingatkan, optimasi dan efisiensi tetap menjadi perhatian pemerintah lima tahun mendatang.

”Kita sudah berupaya untuk melakukan optimasi dan efisiensi pada tingkat pusat. Kita harus melihat secara tajam apakah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama,” kata Presiden.

Tekanan harga minyak

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN diperkirakan akan tetap tertekan oleh fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional hingga tahun 2010. Ancaman itu masih mengemu-ka karena deviasi pergerakan harga minyak ke depan masih sangat luas dan tinggi, 45 dollar AS hingga 120 dollar AS per barrel.

”Fluktuasi harga minyak begitu cepat. Sebagai contoh, kemarin harga minyak mentah berada di level 70 dollar AS per barrel, sekarang turun ke 50-60 dollar AS per barrel,” ujar Sri Mulyani sebelum meluncurkan lima buku Panduan Reformasi Birokrasi, Selasa. Forum dihadiri semua pejabat eselon I dan sekretaris jenderal di departemen dan nondepartemen.

Tekanan harga minyak diungkapkan dalam forum tersebut karena dampaknya terhadap anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen sangat riil, antara lain memengaruhi anggaran subsidi. Semua eselon I wajib melakukan perencanaan dengan tingkat akurasi yang lebih tajam.

Menkeu juga mengingatkan, defisit yang sangat tinggi di negara-negara maju menjadi ancaman utama atas perekonomian dunia tahun 2010. Indonesia harus mengantisipasi kemungkinan laju inflasi tinggi dan kejenuhan pasar obligasi yang bisa mempersempit sumber pembiayaan APBN. (OIN/day)

Sumber : Kompas Cetak